Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sorong

Sejak tahun 1945,sebelum perang dunia ke II yaitu semasa penjajahan Pemerintah Belanda atas Kepulauan Indonesia, maka Kota Sorong pada sekitar tahun 1935 dibuka sebagai base camp Bataafese Petroleum Maastchappy (BPM) dengan pos pemerintahan mengambil lokasi pada pulau DOOM.

keadaan demikian berlangsung sampai dengan tahun 1944,kemudian Sorong diduduki oleh tentara Jepang,Maka Pemerintah Belanda membentuk satuan Pemerintah sipil yang diberi nama Nederlands Indies Administrator (NICA) berkedudukan di

kampung Harapan Jayapura (HOLLANDIA pada waktu itu). satuan Pemerintahan NICA ini setelah berakhirnya perang Dunia Ke-II rahun 1945,masih berkuasa di Irian Barat sampai tahun 1947.

Pada tahun 1947 Pemerintah Belanda mulai menyusun struktur Pemerintahan untuk Irian Barat dengan pembagian-pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil sesuai dengan keinginannya.

Sorong ditentukan sebagai Onderafdeling meliputi Distrik-Distrik dalam kepulauan Raja Ampat dan semenanjung Doreri. Onderafdelijk ini dipakai oleh seorang Hoofd Vaan Plaatslijk Bestuur HPB) dan berkedudukan di Sorong DOOM.

Kota Sorong Doom ditentukan pula sebagai kota afdeling West Nieuw Guinea yang wilayahnya meliputi seluruh kepala burung dan FAK FAK (sekarang Kabupaten FAK FAK). Afdeling West Nieuw Guinea ini dikepalai oleh seorang asistent resident,sedangkan sebagai sebagai kepala Provinsi berkedudukan di Jayayapura.

Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950,Dengan berhasil pemerintahan Belanda dalam usahanya memisahkan Irian Barat melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB)

Tahun 1949 maka pemerintahan Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk satuan pemerintah yang diberi nama HetGouvernments Van Netherlands Nieuw Guinea dikepalai oleh seorang Gouverneur berkedudukan di Hollandia (Jayapura sekarang).

Afdeling West Nieuw Guinea meliputi :

  1. Onderafdeling Sorong.
  2. Onderafdeling Fak Fak.
  3. Onderafdeling Ayamaru.
  4. Onderafdeling Manokwari.
  5. Onderafdeling Kaimana.
  6. Onderafdeling Ransiki.
  7. Onderafdeling Kokonao.
  8. Onderafdeling Bintuni.

Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1950.
Pada tahun 1952,Karena luasnya wilayah Onderafdeling Sorong ,maka pada tahun 1952 Onderafdeling dipecah menjadi 2 Onderafdeling yaitu.

  1. Onderafdeling Sorong Olie dan
  2. Onderafdeling Raja Ampat

Masing-masing dikepalai oleh seorang Hoofd Van Plaaselijk Bestuur (HPB) dan kedua duanya berkedudukan di Sorong Doom. Pada tahun1956,Afdeling West Nieuw Guinea kemudian dipecahkan dan dibentuk menjadi 2(dua) Afdeling yaitu :

  1. Afdeling West Nieuwm Guinea dan
  2. Afdeling Fak Fak

Bersamaan dengan pemcahab tersebut maka resident West Nieuw Guinea yang tadinya berkedudukan di Sorong Doom kemudiandipindahkan ke Manokwari.
Dengan demikian maka Afdeling West Nueuw Guinea meliputi onderafdeling :

  1. Onderafdeling Raja Ampat.
  2. Onderfdeling Sorong Olie.
  3. Onderafdeling Ayamaru (pada tahun 1955 dipindahkan ke Teminambuan.
  4. Onderafdeling Manokwari.
  5. Onderafdeling Ransiki.
  6. Onderafdeling Bintuni.

Pada tahun 1963,pembagian wilayah seperti tersebut diatas berlangsung terus sampai dengan penyerahan pemerintahan atas Irian Barat kepada Badan Penguasa Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/ United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) 1 Oktober 1962 1 mei 1963.

Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh UNTEA kepada pemerintahan Republik Indonesia maka pada tahun 1965 berdasarkan berabagai  pertimbangan maka diangkat seorang wakil bupati kordinator yang berkedudukan di Sorong dengan tugas:

Mengkordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh kepala Pemerintahan setempat (KPS) Sorong,Raja Ampat,Teminambuan  dan Ayamaru.

Mempersiapkan pemecahan kabupaten Irian Barat bagian barat Menjadi 2 (dua) kabupaten.

Kedudukan wakil Bupati koordinator ini dilaksanakan berdasarkan keputusan perdana menteri No, 129 tahun 1965.Pada tahun 1967,kedudukan Wakil Bupati koordinator wilayah kepala pemerintahan setempat Sorong,Raja Ampat, Teminambuan dan Ayamaru ini dinyatakan terpisah dari kabupaten Manokwari dan merupakan satu wilayah kabupaten Administratif tersendiri berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tahun 1967, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun kabupaten Sorong.

Dengan demikian selesainya pelaksanaan penentuan pendapat Rakyat tahun 1969 dan berhasil dengan baik, maka sebagai tindak lanjut dari pada kemenangan itu, oleh pemerintah Republik Indonesia di tetapkan Undang-Undang Nomer 12 tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan penentuan pendapat rakyat perkembangan status dari kabupaten Administratif menjadi kabupaten Otonom tidak terdapat perubahan dalam pembagian  wilayah dan keadaan sampai dengan tahun 1972 adalah sebagai berikut :

1.  Wilayah kepala Pemerintahan setempat Sorong dengan ibukota Sorong terbagi atas.

        a.  Distrik Sorong dengan ibukota Sorong.
        b.  Distrik Makbon dengan ibukota Makbon.
        c.  Distrik Moraid dengan ibukota Mega.
        d.  Distrik Sausapor dengan ibukota Sausapor.
        e.  Distrik Beraur dengan ibukota Wanurian.

2.  Wilayah Kepala Pemerintahan setempa Raja Ampat dengan Ibukota Sorong Doom terbagi atas :

        a. Distrik Salawati Utara dengan ibukota Doom.
        b. Distrik Salawati Selatan dengan ibukota Seget.
        c. Distrik  Waigeo Utara denagn ibukota Kabare.
        d. Distrik Waigeo Selatan dengan ibukota Saonek.
        e. Distrik Misool dengan ibukota Waigama.

3.  Wilayah Kepala pemerintahan setempat Teminambuan dengan Ibukota Teminambuan terbagi atas :

       a. Distrik Teminambuan dengan ibukota Teminambuan.
       b. Distrk Inawatan dengan ibukota Inawatan.

4.  Wlayah kepala pemerintahan Setempat Ayamaru dengan ibukota Ayamaru terbagi atas :

       a. Distrik Ayamaru dengan ibukota Ayamaru.
       b. Distrik Aitinyo dengan Ibukota Aitinyo.
       c. Distrik Aifat dengan ibukota Kumurkek.

Pembagian wilayah dalam kabupaten Sorong seperti tersebut diatas, tetap berlaku sampai 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah kepala pemerintahan setempat dan sejumlah distrik yang dibentuknya Pemerintah wilayah Kecamatan tahap pertama Tahun 1973-1974.  Berdasarkan peraturan pemerintah nomer : 5 tahun 1973 tentang perubahan nama Irian Barat menjadi Irian jaya.
   
Hingga saat ini di usia yang ke 43 kabupaten Sorong telah melahirkan 5 daerah Otonom baru yakni Kota Sorong,kabupaten Raja Ampat,kabupaten Sorong Selatan,Kabupaten Maibrat dan kabupaten Tambrauw.

Dalam rangka usaha penyesuaian pembagian wilayah seperti yang terdapat pada daerah lain di Indonesia, Kabupaten Sorong terus berbenah diri dan saai ini memiliki 33 Distrik,26 Kelurahan dan 250 kampung.

Para Pejabat Kepala Wilayah / Daerah yang memimpin kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :